Suryadharma Ali Harus Cabut Pernyataan Pembubaran Ahmadiyah

BERDASARKAN beberapa pemberitaan di media massa, Menteri Agama Suryadharma Ali kembali mengeluarkan pernyataan inkonstitusional dalam dialog antar-umat beragama di Semarang, Jawa Tengah pada pekan lalu. Pernyataan solusi terbaik untuk aliran keagamaan, seperti Ahmadiyah, adalah dibubarkan.

YLBHI juga menilai tidak sepantasnya seorang Menteri Agama yang nota benenya sebagai pihak yang mempunyai kewajiban sebagai pelaksana konstitusi justru menghancurkan amanah dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Selanjutnya Menteri Agama juga perlu menyadari mengenai wawasan kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga apa yang dikeluarkan dalam mensikapi persoalan kebangsaan tidak menyinggung salah satu anak bangsa.

Read More

Menanti Selama 7 Tahun, Warga Ahmadiyah di Transito Akan Mendapatkan KTP

TEMPO.CO, Mataram – Sebanyak 32 kepala keluarga (KK) warga Ahmadiyah di Asrama Transito, Mataram, dan delapan KK di RSUD Praya, Lombok Tengah, akan segera mendapat legalitas kependudukan. Dari hasil rapat antara Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Muhammad Nur, Sekda Kota Mataram Makmur Said, dan Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Normal Suzana, pembuatan KTP untuk warga Ahmadiyah akan segera diproses.

Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi NTB Bachrudin menjelaskan, administrasi kependudukan mereka akan segera dipenuhi. “Sudah diketok palu,” katanya, Kamis, 21 November 2013. Di Asrama Transito, ada 71 jiwa warga Ahmadiyah yang wajib memiliki KTP. Sementara di RSUD Praya yang wajib memiliki KTP sebanyak 17 jiwa dari 30 jiwa yang tinggal di sana.

Read More

MENJAGA KERAGAMAN MENJALIN PERSATUAN DARI TEMANGGUNG

Kabupaten Temanggung menyerukan untuk terus menjaga keragaman, kerukunan dan hidup berdampingan sebagai elemen masyarakat Indonesia yang beragam. Keragaman masyarakat di Kabupaten Temanggung adalah bagian dari kekayaan Indonesia,” kata Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi, S. Si dalam Seminar Refleksi hari jadi ke-179 Kabupaten Temanggung dengan tema Menjaga Keragaman Menjahit Persatuan di Pendopo Pengayoman Temanggung, Rabu, 06 November 2013.

Seminar ini diselenggarakan Jaringan GUSDURian dan PMII bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Temanggung. Pembicara yang hadir adalah Prof. Dr. Moh. Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi 2008 – 2013 dipandu oleh Abaz Zahrotein.

Read More